Melalui Blog ini,DPDes Bkprmi Desa Sunggumanai ingin silaturahim dengan seluruh keluarga besar BKPRMI dimanapun berada, dan saling berbagi informasi.
DPDes Bkprmi Sunggumanai
Kamis, 30 Oktober 2014
Sejarah Singkat Tentang BKPRMI
BKPMI kemudian berkembang
menjadi organisasi yang solid bersama derap perjuangan dakwah Islam di
Indonesia. Karena itu, ia bergerak pula bersama dinamika kehidupan bangsa
Indonesia, baik sosial kemasyarakatan, khususnya ummat Islam, maupun
perkembangan ‘pembangunan’ politik bangsa Indonesia. Salah satu ‘karya besar’
BKPMI adalah di canangkannya pembentukan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA)
sebagai program nasional BKPMI dalam Musyawarah Nasional V BKPMI di Masjid
Al-Falah Surabaya tahun 1989. Dalam MUNAS V ini, hadir memberi pengarahan
beberapa pejabat tinggi negara, seperti Menteri Agama (Prof. DR. H. Munawir
Sadzali) dan Menteri Penerangan (H. Harmoko). Program TKA ini kemudian
dilanjutkan dengan pembentukan Lembaga Pembinaan dan pengembangan TKA (LPPTKA)
BKPMI dalam rapat pleno DPP BKPMI di Jakarta.
DARI BKPMI KE BKPRMI
Perubahan dari Badan
Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ke Badan Komunikasi Pemuda Remaja
Masjid Indonesia (BKPRMI) dilakukan dalam Musyawarah Nasional VI tahun 1993 di
Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, bersamaan dengan bergabungnya Forum
Silaturahmi Remaja Masjid (FOSIRAMA) di bawah pimpinan DR. H. Idrus Marham,
M.A. (Ketua Umum DPP BKPRMI yang lalu).
Bersamaan dengan perubahan
nama organisasi, dalam MUNAS VI ini pula di sepakati, bahwa BKPRMI merupakan
lembaga otonom dari organisasi Dewan Mesjid Indonesia (DMI). Selain itu, di
bawah pengurus BKPRMI terbentuk beberapa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan,
seperti Da’wah dan Pengkajian Islam (LPP-DPI), Sumber Daya Manusia (LPP-SDM),
Ekonomi Koperasi (LPP-EKOP), Dan Keluarga Sejahtera (LPP-KS). Lembaga Pembinaan
dan Pengembangan Ketahanan Santri (LKS), terbentuk dalam suatu rapat pleno DPP
pasca MUNAS VI.
Secara struktural BKPRMI
terdiri secara berjenjang mulai dari DPP (Dewan Pengurus Pusat) yang
bersekretariat di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian DPW (Dewan Pengurus
Wilayah) untuk tingkat Propinsi, DPD (Dewan Pengurus Daerah) untuk tingkat
Kabupaten, DPK (untuk tingkat Kecamatan) dan sub koordinasi DPK mempunyai
DPDesa untuk koordinasi di tingkat Desa.
Langganan:
Postingan (Atom)